Presiden Mengakui BPJS Kesehatan Belum Maksimal

0
135
views

Persoalan BPJS Kesehatan yang cenderung merugi bahkan punya tanggungan hutang yang sangat besar, diakui oleh presiden Joko Widodo sebagai hal yang belum maksimal dalam pengelolaan BPJS. Menurut Jokowi, tidak mudah memang dalam mengelola ribuan rumah sakit. Namun jika BPJS memiliki manajemen internal yang baik, tentu tidak akan defisit.  

Sebelumnya presiden Joko Widodo mengemukakan kegeramannya terhadap BPJS yang masih menanggung hutang dan defisit terus menerus. Menurutnya, persoalan hutang dan tanggungan BPJS seharusnya tidak perlu lapor ke presiden, tapi cukup diselesaikan internal BPJS dengan menteri. 

Padahal menurut UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS, disitu jelas disebutkan bahwa BPJS dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada menteri. Jadi wajar jika pimpinan BPJS mengadukan persoalan hutang BPJS kepada presiden bukan kepada menteri.  Selama ini hutang BPJS yang tinggi dikarenakan tidak seimbangnya iuran dari kepesertaan BPJS dengan besarnya biaya pengeluaran BPJS untuk pembayaran ke rumah sakit.

Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah mengusulkan agar ada keterlibatan dari pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dana BPJS. Perlu ada revisi UU terhadap BPJS karena memang urusan kesehatan juga termasuk bagian dari otonomi daerah. Selama ini peserta BPJS masih 64% dari populasi penduduk Indonesia. 

Sampai saat ini BPJS masih menanggung hutang sebesar 16,5 Trilyun. Pemerintah sudah pernah menggunakan dana dari cukai rokok untuk menutupi defisit kekurangan dana BPJS Kesehatan. Menurut Umi Lutfiah, dari The Indonesia Institute, besarnya hutang BPJS karena pembayaran dari peserta BPJS yang kurang maksimal. Jumlah peserta memang meningkat tapi pembiayaan defisit. Hal ini karena seringkali ada orang yang baru masuk peserta BPJS ketika lagi sakit, sehingga pembayaran premi iuran sangat terbatas.

Disisi lain, jumlah iuran kepesertaan BPJS juga sangat kecil tidak seimbang dengan beban pembiayaan. Ada usulan agar pemerintah menaikkan besaran iuran BPJS, sehingga bisa menutupi defisit dan hutang BPJS. Iuran BPJS untuk peserta mandiri saat ini untuk kelas I Rp 80.000,- untuk kelas II Rp 51.000,- Untuk kelas III Rp 25.000. Padahal tahun 2015 Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar ada kenaikan besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, untuk kelas I Rp 80.000,- kelas II Rp 63.000,- untuk kelas III Rp 33.000,- 

Padahal iuran kepesertaan BPJS sekarang ini kurang sesuai dengan perhitungan dari DJSN. Untuk kelas II masih ada selisih margin 12.000 dan kelas III selisihnya Rp 7500. kecilnya selisih margin kalau dikalikan jumlah peserta, sangat besar selisihnya kekurangan yang harus dibayarkan

Pemerintah tampaknya masih ragu ragu untuk menaikkan besaran iuran kepesertaan BPJS kesehatan. Alasannya karena pemerintah masih melakukan penghitungan ulang berapa kira kira kenaikan yang pas untuk iuran peserta BPJS. Disisi lain, dalam tahun politik sekarang ini, kebijakan menaikkan iuran BPJS, rawan menjadi isu politik yang bisa mendegradasi elektabilitas presiden Jokowi yang menjadi calon petahana dalam Pilpres 2019. Kita berharap pemerintah mau mengambil keputusan terbaik untuk rakyat sebagai kepentinga yang lebih besar ketimbang sekedar kalkulasi politik.

Sumber : Antara

LEAVE A REPLY