Pertemuan IMF-World Bank, Apa Keuntungan Bagi Indonesia?

0
137
views

Indonesia akhirnya tetap melaksanakan pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali dengan biaya yang sangat besar hingga mencapai ratusan milliar ditengah situasi krisis ekonomi, nilai jual dollar yang semakin tinggiserta bencana gempa bumi yang terjadi akhir akhir ini. apa keuntungan bagi Indonesia? 

Pro kontra Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua Balil yang rencananya diselenggarakan mulai tanggal 8-14 Oktober 2018 dikritik oleh banyak pihak. kelompok oposisi menuduh pertemuan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendapatkan hutang dari IMF World Bank, yang sebelumnya sudah dilunasi oleh pemerintaha SBY pada 2006. Tuduhan ini menjadi semakin menguat ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami defisit APBN dimana prioritas anggaran lebih banyak di prioritaskan pada proyek proyek infrastruktur dimana dalam RAPBN mencapai 450 T. 

Credit : kumparan.com

Disisi lain, pemerintah dianggap alpa terhadap upaya pencegahan bencana tsunami. Indonesia yang berada di kawasan lempengan patahan bumi sepanjanga kawasan pulau sumatera, jawa dan sulawesi sangat rentan terhadap gempa Tsunami. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang bertugas melakukan pemantauan untuk memberikan peringatan dini tsunami, mengaku tidak memiliki peralatan yang cukup. beberapa alat deteksi tsunami banyak yang rusak sehingga tidak berfungsi secara normal kembali. Dua kali BMKG dianggap gagal memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat di Lombok dan Palu, sehingga terjadi gempa tsunami ke dua wilayah tersebut dengan korban yang sangat besar

Selain itu besarnya anggaran yang sudah dialokasikan untuk pertemuan IMF World Bank dianggap tidak memberikan keutungan yang sepadan dengan apa yang didapatkan pemerintah Indonesia. Yang terjadi malah adanya intervensi dari kedua lembaga rentenir dunia agar pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi sesuai kepentingan IMF WB yang sangat liberal. Kita masih ingat dulu ketika pemerintah Orde Baru jatuh pada 1998 akibat krisis ekonomi setelah menerima resep “mujarab” dari IMF untuk melakukan liberalisasi perekonomian, privatisasi perbankan dan BUMN yang berujung terjadinya krisis ekonomi nasional sehingga terjadi pelengseran pemerintahan

Kesediaaan pemerintahan yang menjadi tuan rumah pertemuan IMF World Bank di kritik masyarakat, memberikan respon dengan menyatakan bahwa usulan pertemuan tersebut diajukan oleh pemerintahan SBY pada bulan September 2014, dan disetujui oleh IMF pada bulan oktober 2015. Padahal sebelumnya presiden Jokowi pada pertemuan pimpinan negara negara Asia Afrika di bulan Maret 2015 menyatakan bahwa negara negara Asia Afrika tidak butuh kepada IMF dan Bank Dunia.

Pernyataan Jokowi seolah hendak meniru Soekarno dengan jargonnya yang terkenal ” go to hell amerika with your aid”. Soekarno menolak bantuan Amerika karena dianggap bantuan asing tersebut hanya akan mengurangi kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia. Pikiran Soekarno ini juga sejalan dengan janji presiden jokowi dalam visi misinya yang terkenal tentang sembilan agenda perubahan yang dirumuskan dalam Nawa Cita, dimana salah satunya menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam pengelolaan perekonomian nasional

Berbagai pihak mencurigai bahwa kesediaan Pemerintahan Jokowi menjadi tuan rumah pertemuan IMF Worl Bank tidak lepas dari keinginannya untuk mendapatkan hutang lagi dari IMF World Bank. Meskipun sinyalemen ini sudah dibantah oleh mantan menteri kuangan Chatib Basri bahwa pertemuan IMF World Bank di Bali ini tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan penambahan hutang baru bagi pemerintah Indonesia. Lalu apa untungnya bagi pemerintah Indonesia? 

Sebelumnya dalam buku Realizing Indonesia’s Economic Potencial yang ditulis oleh IMF isinya berupa puja puji oleh IMF terhadap potensi kekuatan ekonomi Indonesia yang dianggap sangat kuat dan mampu menghadapi berbagai krisis. Pujian ini seolah ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak butuh lagi pinjaman dari IMF. Beberapa kali menteri keuangan Indonesia juga menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia sangat kuat, sehingga tidak perlu di khawatirkan dan sangat kuat ketika terjadi krisis. 

Akan tetapi yang terjadi kemudian ketika terjadi berbagai krisis ekonomi dunia yang berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional, pemerintah seolah senantiasa mencari kambing hitam. seperti pernyataan Menkeu yang menyalahkan faktor eksternal yaitu krisis di italia. Presiden jokowi juga menyalahkan faktor eksternal atas melemahnya mata uang rupiah yaitu akibat perang dagang amerika-china, kenaikan kurs suku bunga Fed serta krisis yang melanda Argetina dan Turki. pernyataan presiden Jokowi dibantah oleh Ekonom Ameriak Steve Hanke yang mengatakan pernyataan Jokowi sebagai omong kosong (maksudnya selalu mencari kambing hitam)

Besarnya biaya pertemuan IMF World Bank yang dikeluarkan pemerintah Indonesia masih perlu dibuktikan apakah sebanding dengan keuntungan yang akan di peroleh pemerintah.  Seperti dilansir harian kompas edisi 8/10/2018 bahwa Pertemuan IMF World Bank yang mengambil tema besar ” Voyage to Indonesia” bermakna pertemuan menuju tempat baru atau penemuan baru.  Target besar dari pertemuan ini adalah adanya terobosan baru, pemikiran dan kebijakan baru ditengah situasi ketidakpastian perekonomian dunia dan krisis keuangan global

Menurut pengamat ekonomi Tony Prasetyantono, dari Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi UGM, pertemuan tahunan IMF World Bank bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan dan mempromosikan sektor pariwisata, khususnya Bali ke dunia luar. pertemuan ini juga bisa menjadi ajang promosi pemerintah dalam meningkatkan daya saing global melalui proyek infrastruktur, sehingga layak menjadi lahan tujuan investasi negara luar.

Meski demikian, yang perlu kita ingat, iklim investasi tidak serta merta begitu saja terjadi pasca pertemuan tahunan IMF World Bank. apalagi sekarang ini kita memasuki tahun politik yaitu pemilu dan pilpres. investor juga masih menunggu siapa yang akan menjadi presiden pasca pemilu nanti. iklim investasi sangat dipengaruhi oleh kondusifitas ikliim politik, tidak hanya semata ketersediaan infrastruktur tapi juga ada variabel lain seperti regulasi, perizinan, dan lainnya

Kita masih ingat ketika beberapa tahun lalu pemerintah Indonesia memberikan sambutan kepada Raja Salman dari Saudi Arabia dengan segala kemewahannya. waktu itu tujuannya untuk menarik investasi dari negara Saudi Arabia ke Indonesia. Pasca kunjungan Raja Salman, target itu tidak tercapai sampai sekarang sesuai yang diharapkan. 

Demikian juga dengan harapan yang kita inginkan pasca pertemuan IMF WB.  yang jelas pemerintah sudah menghabiskan ratusan milliar rupiah untuk pertemuan para rentenir dunia, dengan keuntungan imbal balik yang belum pasti. sementara disisi lain, pemerintah mengaku tidak punya anggaran untuk penanggulangan bencana. Kemensos mengaku kehabisan dana. Bantuan rekonstruksi rumah korban gempa di Lombok sampai sekarang belum terealisasi. Sedangkan korban gempa tsunami di Palu Donggala, seperti di beritakan salah satu koran nasional memberitakan ada yang meninggal karena kelaparan, tidak ada menerima bantuan. 

Inila ironi dibalik pertemuan IMF WorldBank dengan biaya ratusan milliar, sementara dibelahan wilayah lain yang berdekatan kita menyaksikan korban bencana gempa menderita kelaparan, penyakit, kurang gizi, serta kondisi yang sangat memprihatinkan. kenapa pemerintah seolah tidak berempati dengan korban gempa dan lebih memilih tetap melanjutkan membiayai pertemuan IMF World Bank ketimbang memaksimalkan anggaran yang ada untuk menanggulangi korban gempa? keuntungan pertemuan IMF masih belum pasti, tapi korban gempa sudah di depan mata dan butuh segera penanganan cepat.

LEAVE A REPLY