PENGGRATISAN JEMBATAN SURAMADU: MENABRAK UNDANG UNDANG, MENGABAIKAN KESELAMATAN

0
98
views

Suhendra Prawiranegara
Pengamat Kebijakan Infrastruktur Publik

Pemerintah telah
membuat suatu keputusan terkait Jembatan Tol Suramadu berupa pembebasan tarif
tol Jembatan Suramadu. Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo beserta
beberapa menteri, gubernur dan jajaran pejabat lainnya berada dilokasi Jembatan
Suramadu melakukan prosesi pengumuman pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu
pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018.

Pengumuman
penggratisan tarif tol Suramadu tersebut, dalam hitungan jam setelah diumumkan
Presiden Joko Widodo, menimbulkan beragam pendapat ditengah masyarakat. Baik
pendapat yang pro (mendukung) maupun pendapat yang kontra atas kebijakan
tersebut. Yang mana penulis pun pada hari pengumuman tersebut diminta siaran
langsung oleh stasiun televisi Kompas TV sebagai nara sumber untuk membahas
seputar kebijakan pemerintah dalam menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu.

Menurut pandangan penulis
kebijakan penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu tersebut diluar kebiasaan
dan diluar kelaziman. Mengapa? Karena ini baru pertama kali terjadi di
Indonesia. Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundangan
yang memayungi tentang Jalan dan Jalan Tol di Indonesia, termasuk juga Jembatan
Suramadu. Rujukan peraturan hukum dan perundangan berupa UU Nomor 38 tahun 2004
tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan
Tol beserta perubahan-perubahannya, terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor
30 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 15 Tahun 2005.

Definisi Tol, Korelasi dan Sejarah Suramadu

Jembatan Suramadu
diresmikan tepat pada tanggal 10 Juni 2009 lalu oleh Presiden SBY. Proses dan
dinamika yang teramat panjang atas pembangunan jembatan terpanjang 5.4 km di
Asia Tenggara saat itu. Ide besar ini digagas dan dicetuskan pertama kali oleh
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, yang mana ide ini kemudian direspon oleh Presiden
Soekarno dengan konsep bertajuk Tri Nusa Bimasakti. Pada tahun 1986 BPPT
mengkaji gagasan ini dengan mengadakan seminar tentang terowongan bawah laut dan
jembatan bentang panjang untuk merumuskan konsep dan rekayasa/desain teknis
atas Jembatan Jawa-Sumatera (Jawasuma), Jawa-Bali dan Jawa-Madura. Pada era
Presiden Soeharto, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1990 tentang
Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura termasuk pengembangan wilayah
Gerbang Kertosusila.

Pada masa
kepemimpinan Ibu Megawati, Presiden RI Kelima, dilaksanakan proses ground
breaking, peresmian tanda dimulainya konstruksi Jembatan Suramadu. Guna
mendukung kelancaran pembangunan, Presiden Megawati menerbitkan Keputusan
Presiden Nomor 79 tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya Madura.

Tahapan yang sangat
krusial terjadi pada era kepemimpinan Presiden SBY, yang mana pada masa ini
proses konstruksi, skema pembiayaan (pendanaan) pembangunan Jembatan Suramadu
benar-benar menjadi concern pemerintah. Bagaimana tidak?  Pada masa inilah pemerintah, khususnya
Departemen Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan amanah yang cukup berat untuk
menyelesaikan pembangunan jembatan ini. Pemerintah akhirnya mengupayakan skema
pinjaman luar negeri untuk membiayai mega proyek yang mencapai nilai 5.4
triliun rupiah. Yang pada akhirnya pemerintah mendapatkan loan dari Pemerintah
China untuk membiayai pembangunan Jembatan Suramadu. Tidak mudah untuk
mendapatkan pinjaman luar negeri tersebut, dikarenakan pihak lender
mempersyaratkan syarat-syarat yang cukup ketat. Hingga berulangnya proses
negosiasi dalam mencari solusi skema pembiayaanya.

Pada masa
konstruksi, tantangan dan rintangan pun tidak dengan mudah untuk diselesaikan.
Kondisi air laut, tingkat korosifitas air laut yang cukup tinggi, arus air laut
yang cukup kuat, kecepatan angin yang tinggi, masih banyaknya ranjau laut
sisa-sisa perang, penggunaan teknologi tinggi Cable Stayed Bridge, serta handicap sosial pun tak kalah hebohnya,
khususnya dalam proses pembebasan lahan milik warga. Termasuk juga adanya
handicap politik atas kebijakan pembangunan mega proyek ini, yang mana saat itu
ada pihak-pihak (politik) tertentu yang cenderung memanfaatkan situasi ini.

Definisi jalan tol,
menurut Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004 adalah jalan berbayar, yang
mana pengguna jalan tol wajib dikenakan tarif tertentu dalam melintasi jalan
tol tersebut. Jembatan Suramadu pada kenyataannya, sejak awal diresmikan sudah
diberlakukan tarif tol. Apa maknanya? Maknanya adalah Jembatan Suramadu akan
terkait pada regulasi atau peraturan perundangan yang terkait dengan
penyelenggaraan jalan dan jalan tol di Indonesia yang menjadi rujukannya yaitu UU
No 38/2004 dan PP No.  15/2005 beserta PP
perubahannya No 30 tahun 2017.

Dengan demikian,
kebijakan menggratiskan jembatan tol suramadu yang seharunya berbayar, tidak
gratis bertentangan bahkan menabrak aturan perundang undangan yang ada tersebut
diatas. Ini hal serius dimana kebijakan presiden menabrak aturan UU yang ada.

Dampak Penggratisan Tarif Tol

Penerapan tarif tol
Jembatan Suramadu diputuskan pada saat setelah jembatan tersebut beroperasi
berdasarkan pertimbangan dan faktor-faktor yang telah diperhitungkan secara
mendalam oleh pemerintah pada saat itu. Penerapan tarif ini tidak
sekonyong-konyong dan tiba-tiba. Sudah dilakukan kajian yang panjang dan
mendalam. Pertimbangannya diantaranya adalah biaya pemeliharaan yang tidak
sedikit jumlahnya (menurut beberapa sumber disebutkan biaya pemeliharaan
mencapai kisaran 100 milyar per tahun). Dari perspektif teknis, pemerintah
melalui Departemen PU (saat itu) telah memperhitungkan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan jembatan tersebut rusak adalah faktor tingkat korosi air laut yang
tinggi, faktor kecepatan angin yang besar dan faktor beban kendaraan yang
melintas jembatan harus terus menerus diperhatikan (dikontrol) dan butuh
pengawasan oleh pihak yang telah cukup pengalaman mengelola secara profesional
dibidangnya. Hal inilah yang menyebabkan pertimbangan Jembatan Suramadu dibuat
dalam skema dikenakan “tarif tol” bagi pengguna jalan/ jembatan Suramadu ini.

Kalau alasan
pembebasan tariff jembatan tol suramadu karena dibiayai APBN, maka logikanya beberapa
tol yang ada di Indonesia juga harus dibebaskan alias di gratiskan seperti
jalan tol Bitung – Manado, Sulawesi Utara, Jalan tol Balikpapan-Samarinda
Kaltim, Jalan tol Solo – Ngawi, dan Ngawi – Nganjuk, karena semua jalan tol
tersebut dibayai atau bersumber dari APBN.  Pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi
kebijakan terkait pembebasan jalan tol tapi juga harus bisa berlaku adil kepada
seluruh rakyat Indonesia.

Saat akan
dioperasikannya Jembatan Suramadu, ada semacam keberatan atau pun kekhawatiran
dari para penyedia jasa penyeberangan laut melalui pelabuhan Ujung-Kamal
Madura. Kekhawatiran ini beralasan, dikarenakan sudah barang tentu transportasi
laut akan mengalami dampak penurunan trafik dan muatannya. Beberapa kendaraan
yang semula menggunakan jasa kapal penyebrangan, beralih ke penggunaan jembatan
tol Suramadu.

Hal ini pula yang
mendorong pemerintah saat itu memberlakukan tarif tol untuk Jembatan Suramadu.
Dengan maksud menjaga alternatif transportasi laut tetap dapat beroperasi
hingga saat ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nasib transportasi
penyeberangan laut di selat madura ini, jika sekarang tarif tol Jembatan
Suramadu digratiskan? Sudah dapat diprediksi hal ini bisa menyebabkan
transportasi laut Surabaya-Madura akan lumpuh.

Disisi lain dengan
penggratisan jembatan tol suramadu, volume kendaraan yang akan lewat diatas
jembatan akan semakin besar, akibatnya beban jembatan semakin berat. Jika suatu
saat terjadi kerusakan pada jembatan tersebut, entah karena factor alam atau factor
teknis sehingga tidak bisa digunakan, sementara angkutan kapal kapal
penyebrangan sudah tidak ada karena merugi dan bangkrut, maka ini bisa
melumpuhkan perekonomian rakyat Madura karena terputusnya akses transportasi

Tinjauan berikutnya
adalah keberadaan Jembatan Suramadu telah mendorong pemerintah untuk menyiapkan
payung hukum atas mega proyek tersebut. Presiden Megawati telah mengeluarkan
Keputusan Presiden No 79 tahun 2003 saat awal peletakan batu pertama dan
pengerjaan proyek dan Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden No 27 tahun
2008, yang mana kedua payung hukum Jembatan Suramadu tersebut tidak hanya
mengatur tentang teknis pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak atas
pembangunan jembatan semata, namun mengatur perihal yang sangat substansial
yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dan penataan kawasan serta pengembangan
wilayah Pulau Madura, agar secara sosial-ekonomi dapat lebih berkembang. Konsep
penataan kawasan tapak sisi Surabaya dan sisi Madura pun akhirnya disiapkan.
Potensi investasi sektor properti, pariwisata dan perdagangan pada kedua tapak
sisi wilayah tersebut disediakannya lahan masing-masing 600 Ha. Peluang ini pun
hingga penggratisan tol Suramadu masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh
pemerintah dan para pihak lainnya.

Dus ironisnya
adalah Peraturan Presiden No. 98 tahun 2018 (berdasar sumber keterangan BPJT
Kementerian PUPR) yang menjadi pijakan hukum kebijakan penggratisan tarif tol
yang menyebabkan Jembatan Suramadu beralih fungsi menjadi jalan umum, Perpres
tersebut kontra produktif dengan produk hukum sebelumnya yang memayungi
Jembatan Suramadu. Perpres  No. 98 tahun
2018 tersebut “mencabut atau membatalkan” keberadaan atas Keppres No. 79 tahun 2003
dan Perpres No. 27 tahun 2008 yang sangat dibutukan terkait pemberdayaan
masyarakat, penataan kawasan dan pengembangan wilayah pulau Madura.

Kebijakan pemerintah
menggratiskan jembatan tol suramadu, adalah kebijakan populis yang dilakukan
oleh petahana untuk mendongkrak popularitas dan politik elektabilitas, Tapi
disisi lain presiden telah memberikan contoh yang tidak baik dengan menabrak
banyak aturan UU yang ada dan mengabaikan keselamatan manusia. Kebijakan
penggratisan tol suramadu juga memiliki risiko yang sangat besar karena
meningkatkan volume pengguna kendaraan yang melewati sehingga beban jembatan
semakin berat. Disisi lain korosi air laut yang mengkeroposi ketahanna fisik
jembatan, terpaan angin yang sangat kencang, kurangnya pengawasan dan
pemeliharaan karena tidak ada lagi beban pembiayaan untuk pemeliharaan yang
harus dilakukan secara rutin dan berkala. Kita harus belajar dari kasus
robohnya jembatan sungai Mahakam di Kab Tenggarong Kalimantan Timur, dimana
salah satu factor robohnya jembatan adalah beban yang semakin berat serta pemerlihataan
dan pengawasan rutin yang kurang. Beban volume kendaraan yang semakin berat
bisa mempengaruhi kekuatan konstruksi jembatan. Sementara pada jembatan tol
suramadu ada sekiar 345 alat sensor pengawasan jembatan – seharga 100 milliar- yang
harus selalu di control secara rutin sehingga bisa diketahui kondisi jembatan. Dengan
penghapusan tariff jembatan tol suramadu, berpengaruh terhadap kualitas control
dan pengawasan.

LEAVE A REPLY