Pemerintah Bohong Soal Divestasi Freeport

0
104
views

klaim pemerintah selama ini bahwa saham PT Freeport sudah berhasil diambil alih dengan kepemilikan 51%, ternyata bohong alias belum terbukti. hall ini terbukti dalam dokumen hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili kementerian ESDM, PT INALUM dan perwakilan dari PT Freeport. Berdasarkan dokumen tersebut, anggota Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa Divestasi PT Freeport masih belum terealisasi sampai sekarang ini.

Komisi VII juga mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan kewajiban lingkungan akibat perubahan ekosistem dengan nilai USD 13.592.299.294 dan penggunana kawasan hutan lindung seluas 4.535.93 ha tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Freeport sesuai temuan BPK bisa segera diselesaikan sebelum transaksi divetasi PT Freeport dilaksanakan. 

PT INALUM selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah mengaku belum mengeluarkan satu rupiahpun dalam proses divestasi saham PT Freeport. Pembayaran baru dilakukan setelah urusan lingkungan akibat perubahan ekosistem terselesaikan. Kalau isu lingkungan tidak terselesaikan, proses divestasi tidak bisa dilanjutkan, bahkan ada kemungkinan batal. Menurut Ketua Komisi VII Irawan Pasaribu, informasi ini sangat mengejutkan masyarakat dan tidak sesuai harapan. Pasalnya karena presiden jokowi selama ini sudah menyampakan success story divestasi saham PT Freeport 51%  ke masyarakat dan menjadi komoditas politik presiden jokowi yang juga menjadi capres. ” masyarakat tahunya kita sudah membayar atau membeli saham PT Freeport” kata Irawan Pasaribu

Terkait persoalan isu lingkungan, meski itu tanggung jawabnya PT Freeport Indonesia, tapi pemerintah tetap akan ikut membantu menyelesaikan persoalan isu lingkungan ini. Menurut Dirut PT INALUM, Budi Gunadi Sadikin, sebagai pemegang saham resmi, nantinya INALUM tetap akan mendukung PT Freeport dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

“Kalau memang isu lingkungan tidak bisa terselesaikan sehingga IUPK tidak bisa diterbitkan oleh Kementerian ESDM, maka transaksi pembayaran tidak bisa dilakukan. karena sesuai perjanjian, pembayaran bisa dilakukan jika sudah ada IUPK, dan dalam IUPK ada lampiran terkait penyeleaian masalah lingkungan” kata Budi Gunadi Sadikin

Sebelumnya presiden Jokowi sempat mempromosikan keberhasilan mendivestasi saham PT Freeport sebagai sesuatu capaian yang sangat membanggakan. Jokowi bahkan postingan tweeternya jokowi dengan sangat yakin mengklaim bahwa PT Freeport yang sudah 50 tahun mengelola tambang papua, tapi Indonesia hanya menguasa saham 9,8%.  melalui kesepakatan yang alot, akhirnya PT Freeport setuju dengan pemerintah Indonesia melalui PT INALUM untuk meningkatkan kepemilikan saham bagi pemerintah Indonesia hingga mencapai 51%

“keberhasilan” ini sempat diragukan oleh Fahri Hamzah. dalam cuitannay di tweeter, Fahri meliaht ada yang ditutupi dalam proses divestasi ini, ada transaksi dbawah tangan. Fahri meminta pemerintah agar transparan dalam proses divestasi ini. pemerintah diminta mengumumkan skema pembiayaan ke publik, karena rakyat sudah pintar. 

Apa yang di khwatirkan Fahri Hamzah pada agustus 2018 kemarin, akhirnya terbukti sekarang ini, dimana PT INALUM mengakui bahwa proses divestasi itu masih belum terjadi. Pemerintah yang di wakili PT INALUM juga belum membayar serupiahpun ke PT Freeport karena persoalan lingkungan yang belum selesai. Tapi isu Divestasi saham PT Freeport sudah jadi jualan politik pemerintah sebagai sebuah capaian prestisius, padahal kenyataannya masih nol persen, bahkan masih berpotensi untuk batal alias gagal. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah sebelum resmi menguasai  saham PT Freeport. Jalan itu masih panjang tapi jadi jualan..

LEAVE A REPLY