Arah Politik Muhammadiyah

0
113
views

Syamsul Arifin
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam yang diharapkan memberikan dukungan terhadap capres-cawapres, baik pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

Credit : mojok.co

Upaya mendapatkan dukungan itu, terlihat pada kunjungan mereka ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah beberapa bulan lalu. Itu merupakan fenomena rutin yang selalu terjadi pada setiap gelaran politik akbar. Pada Pilpres 2014, Muhammadiyah juga didekati.

KH Ma’ruf Amin saat berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta awal September lalu, tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan, kunjungannya untuk mendapat dukungan dari Muhammadiyah. Pekan berikutnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengharapkan hal sama. Wajar bila Muhammadiyah diharapkan memberikan dukungan karena pertimbangan berikut ini.

Pertama, sikap Muhammadiyah yang tegas mengambil jalan tengah atau netral. Pilihan ini mudah dilakukan, mengingat pasangan yang bersaing di Pilpres 2019 tidak satu pun yang tercatat sebagai kader Muhammadiyah.

Namun, bukan karena pertimbangan ketiadaan kader Muhammadiyah yang ikut kontestasi Pilpres 2019, melainkan karena semata-mata watak Muhammadiyah yang sejak kelahirannya nonpolitik, meskipun bukan apolitis.

Karya klasik Alfian bertajuk, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism (1989), bisa kita rujuk untuk memahami watak Muhammadiyah yang konsisten dan teruji dalam usianya yang melampaui satu abad.

Menurut Alfian, pada Muhammadiyah melekat tiga ciri pokok. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan keagamaan. Kedua, Muhammadiyah sebagai agen perubahan sosial, dan ketiga, Muhammadiyah sebagai kekuatan politik.

Bukan partai politik, Muhammadiyah memiliki modal politik yang ikut menentukan arah kebijakan politik. Dalam konteks kebijakan kotemporer, melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah berhasil melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Jihad konstitusi merupakan perwujudan orientasi politik kebangsaan dan kerakyatan yang dipilih Muhammadiyah, alih-alih politik kekuasaan yang lazim ditempuh partai politik. Politik kebangsaan jauh dari hiruk-pikuk mobilisasi massa disertai bendera dan umbul-umbul.

Muhammadiyah dengan politik demikian menempuh jalan tenang dan ‘sunyi’. Tapi justru dengan menempuh jalan itu, Muhammadiyah, tegas George McTurnan Kahin lewat karya klasiknya, Nasionalisme & Revolusi Indonesia (2013), mampu menciptakan perubahan.

Kita nukil Kahin di halaman 121 dari bukunya, “Muhammadiyah tidak ubahnya anak sungai yang tenang tetapi dalam dan turut berkontribusi dalam arus nasionalisme politik dan secara diam-diam, tetapi berkelanjutan berhasil menghidupkan dan memperkuat arus tersebut.’’

Muhammadiyah mampu melakoni peran politiknya dengan lebih menyasar isu strategis kebangsaan dan kerakyatan karena dalam diri Muhammadiyah terdapat beberapa modal. Di urutan pertama adalah modal ideologi.

Ini merupakan modal yang terbentuk sebagai dialektika dan sintesa pembacaan terhadap ajaran Islam yang sempurna dengan pembacaan terhadap realitas empirik yang multidimensional dan kompleks.

Sedari kelahirannya, Muhammadiyah sama sekali tidak memiliki agenda counter ideology. Muhammadiyah lebih memilih mengisi Indonesia yang telah memiliki ideologi dan struktur mapan, dengan amal strategis yang bisa dinikmati masyarakat.

Tidak kalah pentingnya, modal kedua, yaitu intelektual. Muhammadiyah memiliki elite dengan kapasitas mumpuni dalam melakukan pembacaan secara radikal dan kritis terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Sebagai tindak lanjutnya, Muhammadiyah, antara lain memiliki beragam amal usaha, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan filantropi. Modal ketiga, basis massa terutama di perkotaan meskipun belakangan perkembangan Muhammadiyah merambah pula ke pedesaan.

Penulis meminjam kategorisasi Charles Kurzman penulis Liberal Islam: A Sourcesbook yang saat menganalisis, “Who Are Islamist?”, memunculkan tiga kategori, yakni leaders, activists, dan supporters.

Kategorisasi ini bisa dipakai untuk menjelaskan, “Siapa itu Muhammadiyah?” Ada yang bisa dibuat dengan mudah statistiknya, yaitu mereka yang menjadi pemimpin dan aktivis mulai dari puncak hingga akar rumput.

Tapi dari unsur pendukung, yaitu mereka yang berpola pikir Muhammadiyah, tidak terhitung jumlahnya. Gabungan unsur pimpinan, aktivis, dan pendukung, berapa jumlahnya? Tidak pasti! Mungkin di atas 40-50 juta. Nah, jumlah ini yang disasar kontestan Pilpres 2019.

Dengan sikap netral Muhammadiyah, para kontestan setidaknya ingin menciptakan suatu citra, mereka memperhatikan Muhammadiyah. Kini pertanyaannya, kalau secara strukural dan Muhammadiyah mengambil posisi tengah, lalu diarahkan ke mana pilihan politik warga Muhammadiyah pada pilpres nanti? Jawabannya mudah sekali, pasti terbelah sebagaimana pada Pilpres 2014.

Dari kalangan elite, kita bisa menyebut Buya Syafi’i Maarif yang cenderung ke kubu Jokowi. Lalu ada Amien Rais, di posisi sebaliknya. Dari kalangan elite junior atau muda, kita bisa menyebut Raja Juli Antoni, sekretaris jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Ainur Rofiq, sekretaris jenderal Partai Perindo, yang berada di kubu Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Sementara yang merapat ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ada beberapa nama seperti Dahnil Anzar Simanjuntak, ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang justru didapuk sebagai koordinator juru bicara tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Nama lainnya, M Izzul Muslimin (mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Ma’mun Murod Al Barbasy yang membentuk Aliansi Pencerah Indonesia untuk Prabowo-Sandi (API Prabowo-Sandi).

Seturut bipolaritas kalangan elite, ke bawah juga terjadi fenomena yang sama. Akhirnya, perlu diperbincangkan ihwal ‘insentif’ terkait dukungan dalam kontestasi politik kekuasaan.

Aktivitas dalam politik jelas jauh berbeda dengan ibadah yang menuntut keikhlasan. Aktivitas politik, tidak bisa jauh dari political gain yang berwujud. Insentif politik yang ditunggu pascadukungan kepada kontestan tertentu adalah distribusi kekuasaan di bawahnya.

Muhammadiyah memiliki tradisi panjang berada dalam lingkaran kekuasaan, meskipun bukan partai politik. Dengan varian dukungan seperti gambaran di atas, apakah pascapilpres nanti kekuasaan akan terdistribusikan kepada Muhammadiyah?

Jawabannya bergantung pada dua hal. Pertama, politik akomodatif pemenang pilpres. Kedua, strategi komunikasi Muhammadiyah.

Sumber: Republika

LEAVE A REPLY