Strategi Mengalahkan Jokowi

0
76
views

Ikhsan Kurnia
Ahli Strategi Marketing Politik 

Kira-kira apa sih yang membuat Jokowi masih memiliki elektabilitas tertinggi, dan seolah-olah memiliki peluang terbesar untuk kembali menjadi Presiden 2 periode? Disini saya akan sedikit bahas beberapa hal, yang mungkin akan sedikit membuat para pendukung Jokowi merasa bahagia.

maxmanroe.com

Mari kita bertanya dulu: Apa prestasi Jokowi sehingga mampu menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia? Anda bisa riset sendiri di berbagai media, dan mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu. Menurut saya, ada dua program besar yang berhasil dikapitalisasi oleh Jokowi. Pertama, pembangunan infrastruktur. Kedua, program pembagian sertifikat tanah gratis (PTSL). Well, saya memang harus berikan apresiasi terhadap dua program ini. Karena bukan hanya saya, bahkan sekelas Rizal Ramli pun memuji infrastruktur Jokowi. Tapi, menurutnya, pemerintahan Jokowi payah dalam persoalan ekonomi makro dan sektor riil. Silahkan anda baca sendiri kritik Rizal Ramli terkait hal ini.

Over Kapitalisasi Infrastruktur

Sekarang boleh lah kita bahas kebaikan-kebaikan pemerintahan Jokowi dulu. Toh, sejak zaman Bung Karno hingga hari ini, tidak ada satu Presiden pun yang tidak memiliki jasa dan kebaikan. Semuanya punya. Bahkan, Gus Dur (sebagai musuh besar politik pada waktu itu) saat ditanya tentang Soeharto, beliau mengatakan: “Pak Harto itu jasanya besar sekali buat bangsa Indonesia, tapi dosanya juga besar”. Di tingkat ini, saya kira kita semua sepakat, bahwa Pak Jokowi pun memiliki kontribusi.

Tentang infrastruktur, saya harus puji pemerintah, dan Jokowi selama ini memperoleh insentif elektoral yang besar dari program ini. Proyek-proyek strategis nasional yang sebelumnya mangkrak, di era Jokowi bisa di-ON-kan kembali, bahkan jauh lebih agresif. Kementerian PUPR, BUMN, Bappenas, BPN dan beberapa kementerian terkait terkesan sangat kompak dalam menjalankan agenda ini.

Bahkan, di atas rasa salut, saya sampai heran. Kok bisa, seorang Jokowi yang secara personal hanya orang sipil (dan bukan seorang pengusaha besar atau orang yang sebelumnya berpengaruh di negeri ini), mampu menembus kebuntuan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya mengalami banyak kendala. Sebagai contoh, problem utama dalam pembangunan infrastruktur menurut Darmin Nasution adalah pembebasan lahan (44%), sisanya persiapan pembangunan yang kurang memadai (25%), keterbatasan dana (17%) dan masalah perizinan (12%). Artinya, sesungguhnya masalah uang itu bukan hambatan utama (main barrier).

Coba anda bayangkan, masalah pembebasan lahan yang sejak dulu dikenal sangat amat sulit dan ruwet (selalu bertabrakan dengan berbagai kepentingan kepemilikan dan penggunaan tanah), di era Jokowi masalah itu seakan bisa teratasi. Untuk mengatasi masalah lahan, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, dan membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendanai pengadaan lahan proyek strategis nasional. Selain itu, Jokowi juga membuat cukup banyak peraturan yang semuanya dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Berbagai langkah dilakukan (baik disukai ataupun tidak disukai), yang seolah belum difikirkan oleh pemerintahan sebelumnya (era SBY).

Saya jadi berfikir, ini yang hebat Jokowi-nya, para Menteri-nya, atau siapa? Sebagai contoh, pembebasan lahan itu bukan perkara mudah. Meski didukung oleh Pepres atau Peraturan lainnya, jika eksekusi di lapangan tidak kuat, pasti ujungnya akan macet. Bukankah di era SBY (2 periode) juga dikelilingi oleh para Menteri yang hebat-hebat, dan sosok SBY sendiri merupakan “orang kuat” (mantan perwira tinggi militer). Toh SBY juga waktu itu diback-up oleh para ekonom handal sekelas Sri Mulyani dan Boediono? Masak kalah sih sama Jokowi (dalam hal pembangunan infrastruktur)? Apakah ini hanya persoalan “political will”, ataukah mungkin ada support dari pihak ketiga di luar Pemerintahan? Well, saya tidak mau lebih jauh masuk ke ranah itu. Tapi singkat cerita, dalam hal infrastruktur, Jokowi sangat agresif, dan mampu dikapitalisasi untuk kepentingan elektoralnya.

Setelah saya sebutkan keapikan (high points) dari program infrastruktur, boleh dong kemudian saya mengkritik the other sides dari program tersebut. Saya akan elaborasi beberapa poin di bawah ini.

Pertama, sebagai masyarakat (pemilih), idealnya kita harus melihat performance pemerintah secara lebih komprehensif. Well, boleh sih melihatnya secara parsial. Tidak berdosa sih. Misalnya jika anda memilih Jokowi di Pilpres 2019 “hanya” dengan alasan karena Jokowi sudah membuat jalan tol di Kota anda, maka sah-sah saja jika anda hanya melihat dari sisi itu. Namun, jika di waktu yang sama anda merasakan biaya hidup semakin mahal, listrik mahal, telor mahal, beras mahal, dan berbagai kesulitan hidup yang lain, tetangga anda yang miskin semakin merana, apakah anda tidak pertimbangkan variabel lain itu? Apakah anda akan hidup dengan hanya satu mata, dimana anda hanya menggunakan satu mata untuk melihat infrastruktur, di waktu yang sama menutup sebelah mata untuk melihat fenomena kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari? Apakah anda bisa pura-pura menutup mata bahwa nilai rupiah semakin jeblok, dan seterusnya?

dfs.se

Tentu, melihat persoalan dari satu mata saja adalah hal yang sah, apalagi ini masalah pilihan politik. Pemerintah juga memiliki pilihan sendiri dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Mengapa pilihan dan prioritas itu dibuat? Karena apa yang pemerintah miliki terbatas. Capital (modal) dan resource (sumberdaya) yang dimiliki terbatas.

Karena keterbatasan inilah, maka secara rasional kita bisa memahami bahwa setiap rezim pemerintahan memiliki fokus dan prioritas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saya mungkin bisa memahami mengapa di era SBY pembangunan infrastruktur tidak seagresif era Jokowi. Karena di awal-awal era Reformasi, yang perlu lebih difokuskan adalah membangun good governance dan demokratisasi yang lebih kuat. Mengingat sebelumnya selama 32 tahun rezim Orde Baru bersifat sangat oligarkis.

Toh, Soeharto sudah banyak membangun infrastruktur fisik, sampai dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Rasanya kurang pas jika di awal-awal Reformasi, pemerintah juga mengambil program infrastruktur sebagai agenda prioritas. Reformasi dulu birokrasinya, benahi dulu kualitas demokrasinya. Bahkan dunia internasional mengenal Indonesia sebagai negara demokratis terbesar sejak Pemilu tahun 2004, dimana Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Presiden secara langsung. Selama 2004-2014, Presiden SBY memiliki fokus dan prioritas tersendiri.

Demikian pula Presiden Jokowi, memiliki agenda prioritas yang dipilih. Jadi, menurut saya pembangunan infrastruktur bukan hal yang istimewa. Itu hanya salah satu bentuk “high point” yang sifatnya niscaya dimiliki oleh setiap rezim pemerintahan, dengan wujud program yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Nilainya setara dengan keberhasilan SBY dalam membangun good governance dan reformasi birokrasi, misalnya. Setiap program ada masanya, dan setiap masa ada programnya. Ini adalah hal yang biasa saja.

Tentu keduanya sama-sama merupakan prestasi. Namun, sebagian masyarakat mengalami sesat fikir (intellectual cul de sac) dalam menilai fakta ini. Pertama, membandingkan pembangunan infrastruktur Jokowi dengan SBY tentu bukan perbandingan yang apple to apple. Namun, agresifitas Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, menurut saya, over kapitalisasi. Benefit elektoralnya terlalu besar, karena dikapitalisasi secara terus-menerus dan diekspose oleh berbagai media massa pro pemerintah. Padahal sesungguhnya itu merupakan kerja bersama, termasuk peran Wapres JK dan para Menteri yang ada (PUPR, BUMN, Bappenas, BPN dll). Namun, seolah-olah itu hanya merupakan peran dari seorang Presiden. (Pertanyaan challenge: Apakah jika Presidennya diganti tidak akan mampu melakukan hal yang sama dengan Jokowi?).

Masalahnya, Presiden Jokowi selalu hadir dalam setiap acara peresmian proyek-proyek infrastruktur. Semua media meliput, bahkan sebagian media TV mainstream meliputnya secara reguler, hingga membuat acara khusus mengenai aktivitas Presiden (seingat saya di era SBY tidak ada program khusus tentang Presiden se-over itu). Semua kegiatan yang dilakukan oleh Presiden diliput. Para vlogger, youtuber, dan berbagai aktivis medsos dari dunia antah berantah diberdayakan demi sebuah pembangunan image. Termasuk halnya dalam setiap acara pembagian sertifikat gratis, Jokowi selalu hadir, bagi-bagi sepeda, dan diekspose oleh seluruh media. (Hal ini akan ada pembahasan tersendiri). Pantas saja seorang Fahri Hamzah mengatakan bahwa jika Jokowi tidak dihadapkan dengan lawan yang potensial di 2019, maka Jokowi akan tetap menang, karena ia memiliki berbagai perangkat dan sumber daya yang sangat lengkap untuk memenangkan kontestasi Pilpres.

Kedua, selain over kapitalisasi dan over ekspose terhadap pembangunan infrastruktur, Jokowi terlalu “cerdas” dalam melihat psikografi masyarakat Indonesia. Well, dari perspektif ekonomi pembangunan, membangun adalah membangun. Dan tentu demi kemajuan bangsa. Namun dari perspektif politik, pembangunan adalah instrumen mempertahankan status quo. Pembangunan fisik adalah bahasa yang paling mudah difahami dan dimengerti oleh semua kalangan, dari mulai tukang ojek sampai direktur perusahaan, dari mulai pedagang warteg sampai guru besar.

Saya meyakini, pilihan Jokowi untuk fokus pada infrastruktur bukan tanpa alasan dan pertimbangan elektoral. Pasti sudah dihitung cost and benefitnya. Sebagian orang mengatakan bahwa pilihan agenda itu adalah kebijakan tidak populis, dan Jokowi berani dengan pilihan itu, demi bangsa Indonesia, demi masa depan bangsa ini. Pemerintah mengorbankan citranya dengan mencabut subsidi BBM demi kelancaran program infrastruktur. Saya membacanya justru terbalik. Secara matematis justru sudah dihitung, mana yang lebih berat, antara manfaat elektoral dari pembangunan infrastruktur versus kerugian elektoral dari pencabutan subsidi BBM (dan kebijakan lain yang membuat rakyat kecewa).

Saya pernah mengatakan, bahwa masyarakat level 1 adalah mereka yang melihat persoalan lebih pada hal yang tampak oleh mata. Masalahnya, jumlah masyarakat tipe ini justru yang terbanyak di Indonesia. Buktinya, Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun karena masyarakat melihat dengan mata kepala mereka berbagai pembangunan fisik yang dilakukan. Sudah begitu ditambah stabilitas harga kebutuhan pokok. Agaknya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini sedikit banyak terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto: Memperoleh simpati rakyat dari pembangunan fisik.

Padahal, di era Soeharto, program-program pembangunan yang dilakukannya bukan tanpa kritik. Para aktivis civil society menyebutnya dengan developmentalisme (pembangunanisme). Pada waktu itu Soeharto melakukan agenda pembangunan dengan bantuan finansial dari berbagai lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan lain-lain. Para aktivis LSM seperti Mansour Fakih sudah banyak mengkritik melalui tulisan-tulisannya, menilai bahwa pembangunanisme adalah sebuah ideologi yang sangat kapitalistik dan liberal.

Di era Jokowi, agaknya kritik terhadap pembangunan infrastruktur sudah tidak lagi berupa kritik ideologi (meskipun masih ada namun cenderung minor). Rata-rata masyarakat Indonesia sepakat, bahwa bangsa ini memang membutuhkan infrastruktur. Saya pun sejatinya setuju. Namun, agresivitas yang terlalu over juga tidak bijaksana. Apalagi disinyalir proyek ini menghabiskan banyak anggaran negara dan memberikan beban yang sangat berat kepada para BUMN karya. Selain itu, pemerintah terlalu membuka ruang yang terlalu lebar terhadap investasi maupun impor tenaga kerja asing.

Efisiensi (pemangkasan) anggaran untuk pos-pos lain termasuk program yang lebih berorientasi peningkatan kualitas SDM juga dilakukan. Sementara itu benefit infrastruktur bersifat jangka menengah-panjang, dan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan banyak kasus dimana jalan tol yang dibangun justru mematikan para pedagang di sepanjang jalan Pantura. Artinya, pemerintah hanya bisa membangun, namun lupa memberikan solusi atas dampak-dampak negatif dari pembangunan itu. Di waktu yang sama, program revolusi mental tidak berjalan efektif. (Ada bab tersendiri).

Pembangunan infrastruktur ini seakan memiliki dua sisi mata uang. Wajah pertama memberikan kemudahan, sedangkan wajah kedua menuntut “korban” yang tidak sedikit. Namun, persoalannya mayoritas media massa pro pemerintah lebih menyuguhkan wajah pertama itu, sehingga masyarakat seolah tidak sadar, atau dikondisikan untuk memaklumi variabel-variabel lainnya. Mereka harus mampu keluar dari pengaruh mantra-mantra yang hanya menyuguhkan fakta singular terkait kesuksesan pemerintah.

Jika kita mengasumsikan bahwa separuh dari pemilih Jokowi (46% berdasarkan survei terbaru) adalah pemilih rasional yang masih terbuka dengan perspektif lain, dan mempertimbangkan variabel-variabel lain, dan tidak terlalu polos dalam memahami informasi mainstream-deterministik, maka sesungguhnya Jokowi sangat possible untuk dikalahkan.

LEAVE A REPLY