Natsir dan Sjafrudin Anti NKRI?

0
97
views

Delianur
Intelektual Muda, Peminat Sejarah

Demi menggambarkan gerakan politik Islam sebagai upaya membangun negara Islam, bahkan lebih kejam lagi menggambarkannya sebagai anti-NKRI, banyak tulisan disebar bahwa M. Natsir dkk dari Masyumi adalah anti-NKRI. Buktinya mereka terlibat PRRI di Sumatera.

Jujur, ketika itu saya tidak memiliki jawaban atas tudingan itu. Hanya meyakini bahwa itu salah kaprah. Karena ada dua hal bertolak belakang dengan tudingan itu.

Pertama, Natsir itu bukan hanya dikenal sebagai anggota konstituente, tetapi juga karena prestasi politiknya memperjuangkan Mosi Integral. Ketika itu usai Konfrensi Meja Bundar, Indonesia dipecah menjadi berbagai negara bagian yang bergabung dalam RIS. Dalam perkembangannya, Natsir berkesimpulan RIS akan mengancam NKRI. Natsir pun menggelar Mosi Integral. Meloby dan mengingatkan parlemen serta pimpinan daerah adanya potensi perpecahan bila dinamika politik ketika itu tidak segera ditangani serius. Mosi Integral Natsir menjadi salah satu pilar utuhnya NKRI dari ancaman disintegrasi setelah meraih kemerdekaan.

Kedua adalah pada sosok MR. Sjafruddin Prawiranegara. MR. Sjaf bukan hanya dikenal keterlibatannya dalam gerakan PRRI/Permesta, tetapi juga keterlibatannya dalam PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer II. Membombardir kota-kota utama di Indonesia. Hasilnya tidak hanya Yogyakarta Ibu kota negara yang dikuasai, bahkan pemimpin negara Soekarno, Hatta, dan Agus Salim pun ditawan. Sadar gentingnya eksistensi NKRI, Seokarno-Hatta mengeluarkan mandat kepada MR. Sjafruddin yang sedang ada di Sumatera untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Setelah itu, Hatta dan Agus Salim sebagai Perdana Mentri dan Mentri Luar Negeri juga memerintahkan L.N Palar dkk yang sedang ada di India untuk membuat exile government jika ikhtiar MR. Sjafruddin gagal.

Pada akhirnya, exile government tidak pernah dibuat karena MR. Sjaf berhasil mempertahankan eksistensi NKRI dengan mendirikan PDRI di Bukit Tinggi. MR. Sjaf yang sipil, melakukan perang gerilya di hutan-hutan Sumatera. Sementara koleganya di tanah Jawa, Panglima Besar Jendral Soedirman, juga memimpin perang gerilya melawan Belanda. Tidak hanya itu, keberadaan PDRI telah memberikan legitimasi politik bagi diplomasi luar negeri di PBB, bahwa Indonesia itu masih ada.

Mohammad Natsir. (Biografiku)

Pada masa mendirikan PDRI inilah ada dua hal yang luput diperhatikan. Bahwa meski Soekarno-Hatta sudah mengeluarkan kawat berdirinya Pemerintahan Darurat, ternyata kawat itu tidak pernah sampai ke tangan Sjafruddin. Jadi PDRI adalah inisiatif. Sebagai orang bergelar MR, Meester in de Reechten atau Magister Hukum, MR. Sjaf pastinya sadar betul implikasi hukum dan politik eksistensi sebuah negara ketika Ibukota nya jatuh dan Pemimpinnya ditahan.

Hal lain yang luput diperhatikan, adalah proses ketika MR. Sjaf menyerahkan kembali mandatnya sebagai Ketua PDRI (Adnan Buyung mengatakan bahwa dengan mandat Soekarno-Hatta, mestinya MR. Sjaf sudah berhak menyebut dirinya Presiden tapi MR. Sjaf tetap menyebut dirinya Ketua PDRI)

Ketika MR. Sjaf dan Jendral Soedirman terus melakukan perlawanan terhadap Belanda dan diketahui dunia internasional, Belanda pun menawarkan perjanjian dengan Indonesia. Belanda yang tidak tahu dimana harus menemui MR. Sjafruddin sebagai pemimpin sah Indonesia ketika itu, akhirnya menemui Soekarno-Hatta menawarkan perundingan. Tawaran yang diterima Soekarno-Hatta yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak etis dan illegal.

Illegal, karena pemimpin definitif Indonesia pada waktu itu sebetulnya MR. Sjaf. Karena pada waktu itu Soekarno-Hatta sendiri sudah terang mengeluarkan mandat kepada MR. Sjaf untuk membentuk pemerintah darurat. Tidak etis karena semestinya perundingan itu melibatkan MR. Sjaf sebagai Ketua PDRI dan orang yang sedang berperang di hutan Sumatera demi mempertahankan NKRI.

Karena dianggap tidak etis dan illegal lah, Sjahrir menolak ditunjuk Soekarno-Hatta menjadi penasehat delegasi Indonesia ke Belanda untuk melaksanakan perjanjian Roem-Roijen. Bagi Sjahrir “Hanya Sjafruddin lah yang berhak mengangkat dia”

Tetapi apakah yang terjadi ketika Belanda mengembalikan Jogjakarta dan mengakui Indonesia?

Karena kekecewaannya, MR.Sjaf bersama pimpinan PDRI bisa saja tidak mengembalikan mandat dan menyatakan diri sebagai Presiden. Terlebih mereka juga memiliki mandat resmi. Tetapi itu tidak dilakukan. MR.Sjaf datang ke Jogyakarta mengembalikan mandat. Lalu ketika orang bertanya pendapatnya tentang perjanjian Roem-Roijen yang menyakitkan bagi dia, MR Sjaf mengatakan bahwa dia tidak mempunyai pendapat tentang perjanjian Roem-Roijen tetapi akibat yang ditimbulkannya, dia mengajak untuk ditanggung bersama.

Jadi bagaimana mungkin saya akan percaya kalau orang seperti Natsir dan MR. Sjafruddin anti NKRI?

Tetapi akhirnya saya mendapat penjelasan tentang keterlibatan Natsir dan MR. Sjafruddin pada peristiwa PRRI. Setidaknya ada dua sumber yang menjelaskan ini. Pertama adalah memoar mantan Panglima Permesta, Jendral Ventje Samual. Sementara yang kedua adalah tulisannya Gusti Adnan dari Universtias Andalas tentang historiografi peristiwa PRRI/Permesta.

Secara singkat, menurut Vantje Sumual setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan munculnya gerakan PRRI/Permesta. Elite militer di Jakarta waktu itu hidup mewah dan berlebihan, Soekarno yang sudah terlalu dekat dengan PKI, dan ketimpangan pembangunan di daerah meski natural resources daerah diangkut ke Jakarta.

Karenanya PRRI/Permesta adalah pergolakan daerah yang tidak puas terhadap kebijakan pusat yang tidak memperdulikan pembangunan daerah, elite militer yang hidup bermewah-mewahan dan menentang PKI. PRRI/Permesta tidak pernah bercita-cita mengganti Pancasila dan UUD 45 atau membuat negara baru.

Pendapat Sumual ini sejalan dengan temuan Gusti Adnan yang mengkaji sisi historiografi PRRI. Menurut Adnan, setidaknya ada tiga istilah yang dipakai untuk menunjuk PRRI/Permesta. Istilah pertama mengatakan PRRI/Permestia hanya sebagai “Peristiwa” di Sumatera. Istilah ini disebut pada masa-masa awal pemerintah Indonesia.

Istilah kedua menyebut PRRI/Permesta sebagai “Pemberontakan”. Istilah ini muncul dari militer yang selama ini dikritik oleh PRRI/Permesta dan dari PKI. Istilah “Pemberontakan” juga muncul dari peneliti asing Indonesia pada masa awal Indonesia merdeka seperti George Kahin. Tetapi menurut Ajip Rosyidi, Kahin menganjurkan penelitian lebih lanjut tentang PRRI/Permesta. Karena dalam pendapat Kahin, keberadaan Sjaff dan M Natsir berhasil meredam keinginan ekstrem para perwira militer yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Istilah ketiga mengatakan bahwa PRRI/Permesta sebagai “Pergolakan daerah”. Istilah ini muncul dari memoar para perwira militer yang terlibat, dan kesaksian banyak kalangan, seperti wartawan, yang mengikuti langsung perjalanan PRRI/Permesta dari lapangan, serta para peneliti Indonesia yang melihat secara kritis peristiwa PRRI.

Kalau saya sendiri melihat dengan sederhana bahwa PRRI bukan separatis. Karena istilah yang digunakannya saja “Pemerintah” bukan “Negara”.

Mungkin hal sederhana yang harus diingat orang yang menuduh Natsir sebagai gerakan politik Islam yang ingin membuat negara baru atau anti NKRI adalah ; bahwasannya penumpasan gerakan DI/TII dilakukan pada masa Natsir menjadi Perdana Menteri.

LEAVE A REPLY