Masyarakat Minta Jokowi Tegas Sikapi Pelanggaran HAM di Uighur Cina

0
48
views

Isu pelanggaran HAM terhadap Muslim di Uyghur Xinjian Cina perlu disikapi secara hati hati oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan laporan beberapa media internasional serta beredanya foto foto “penyiksaan” terhadap kelompok minoritas muslim di Uyghur Cina di Media Sosial (Medsos) telah menimbulkan berbagai macam protes dari kelompok Masyarakat termasuk di Indonesia

gambar : wikipedia.org

Pengurus Pusat Muhamamdiyah (PP Muhammadiyah) dalam siaran persnya menyatakan bahwa jika informasi yang beredar selama ini terkait pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas muslim di Uyghur Cina, benar adanya, maka berarti pemerintah Cina telah melakukan pelanggaran HAM dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal yang dijamin oleh PBB. Muhamamdiyah meminta agar pemerintah Cina lebih menggunakan pendekatan politik dan kesejahteraan ketimbang pendekatan keamanan yang cenderung represif, meskipun mereka bagian dari kelompok separatis. 

Untuk menghindari kecurigaan masyarakat Internasional serta kesimpangsiuran informasi yang tidak jelas, Muhammadiyah meminta kepada pemerintah Cina agar bersikap terbuka, memberikan penjelasan kepada dunia internasional akan apa yang terjadi sebenarnya terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.  Kedubes Cina di Indonesia diharapkan bisa memberikan penjelasan terutama kepada ormas ormas Islam tentang kejadian sebenarnya terhadap warga muslim Uyghur

PP Muhammadiyah juga meminta agar penyelesaian kasus muslim Uyghur juga melibatkan komunitas Internasional. Oleh sebab itu, Muhammadiyah mendesak agar Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan lembaga dunia PBB mengambil inisiatif dan bertindak proaktif dalam menyelesaikan kasus Muslim Uyghur. Terhadap Pemerintah Indonesia, juga diminta untuk mengambil langkah langkah diplomatik sesuai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan tetap pada koridor hukum internasional 

Muhamamdiyah sendiri menyatakan siap terlibat dalam aksi menggalang dukungan perdamaian serta aksi bantuan kemanusiaan termasuk material untuk membantu mewujudkan perdamaian di Xinjiang khususnya terhadap warga muslim Uyghur

Kepedulian dan reaksi terhadap kasus warga Muslim Uyghur juga datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, yang juga tim lawyer pengacara Pasangan Capres No 1 Joko Widodo – Makruf Amin.  Dalam siaran pers nya (19/12/2018) Yusril meminta agar Komisi Internasional untuk urusan HAM PBB atau UNHCR (United Nationl High Comisssion for Human Right) yang berpusat di Jenewa, melakukan investigasi penyelidikan terkait dugaaan kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Cina terhadap pemeluk muslim Uyghur di Xinjiang

Dalam surat yang dikirim ke sekjen UNHCR di Jenewa, dengan tembusan Sekjen OKI, Yusril menyatakan bahwa PBB (Partai Bulan Bintang) mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina untuk memaksa warga Muslim Uyghur di Xinjian agar kembali menjadi atheis.  Menurut Yusril, Pemerintah Cina harus menghormati hak kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi HAM Universal (Declaration Universal of Human Right)

Pemerintah Cina sendiri mengakui bahwa warga muslim Uyghur itu dimasukkan ke kamp konsentrasi dengan alasan untuk menjalani proses “pendidikan” karena menganut faham esktrimisme dan separatisme. Oleh sebab itu, Yusril meminta kepada UNHCR dan juga OKI agar proaktif melakukan pemantauan terhadap upaya pelanggaran HAM yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif oleh pemerintah Cina, dan berupaya untuk menghentikannya.

Yusril juga mendesak kepada pemerintahan presiden Jokowi agar melakukan tekanan diplomatik kepada Pemerintah Cina agar menghentikan tindakan kekersan dan pelanggaran HAM. Misalnya dengan mengambil langkah inisiatif  bersama OKI melakukan tekanan internasional kepada pemerintah cina. Indonesia juga bisa memainkan peran strategisnya karena posisi Indonesia yang menjadi mitra strategis dan banyaknya kepentingan Cina di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian kasus Uyghur  bukan untuk mengintervensi pemerintah Cinta, tapi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara lebih meluas

Jangan Mengganggu Kondusifitas Politik Nasional 

Presiden Jokowi perlu berhati hati menyikapi kasus pelanggaran HAM terhadap muslim di Uyghur Xinjiang Cina dan pengaruhnya terhadap kondusifitas situasi politik dan keamanan nasional. Dalam minggu minggu ini banyak beredar di medsos foto foto yang menggambarkan kekejaman penyiksaan terhadap warga di Cina oleh aparat. Meski tidak semuanya benar, karena ternyata ada sebagian yang hoax dari foto foto tersebut. 

Akan tetapi paling tidak isu muslim Uyghur mulai menarik perhatian dari masyarakat muslim Indonesia. Mulai beredar informasi dan selebaran aksi aksi demo untuk mengusir Dubes Cina di Indonesia. Beberapa kelompok muslim konservatif yang selama ini berseberangan secara politik terhadap jokowi dan diketahui berafiliasi dukungan terhadap paslon capres lawan Jokowi, beradai dibalik provokasi dan aksi demo mengusir dubes cina. 

Isu muslim Uyghur dikhawatirkan bisa menjadi amunisi politik yang bisa dikapitalisasi oleh lawan Jokowi untuk semakin lebih menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, yang selama ini dianggap identik dekat dengan Cina, terutama terkait proyek proyek infrastruktur yang katanya dibiayai oleh Cina, serta isu tenaga kerja cina. Kedua isu tersebut sangat sensitif bagi sebagian kelompok kelompok konservatif lawan politik Jokowi

Jokowi perlu hati hati agar jangan sampai Kasus Uyghur bisa dikapitalisasi oleh awan politik sebagai instrumen untuk mengkonsolidasi kekuatan lawan melalui aksi aksi demo seperti hasilnya 212, 411 untuk kasus Ahok dalam penistaan agama. Tidak hanya itu, Jika Jokowi salah perhitungan dalam mengambil keputusan, Kasus Uyghur ini bisa memancing isu SARA yaitu sentimen anti etnis tertentu di masyarakat terutama kelompok kelompok muslim konservatif.

LEAVE A REPLY